Misbahkhun Memuji DJBC Karena Peredaran Rokok Ilegal Menjadi Berkurang
Mukhamad Misbakhun sebgai Anggota Komisi XI DPR RI memuji keseriusan jajaran Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam menekan peredaran rokok ilegal. Misbakhun memuji karena kegigihan DJBC memberantas rokok ilegal di wilayah jawa timur. Selama dua hari berturut-turut, Misbakhun bersama Dirjen Bea Cukai Heru pambudi melihatblangsung pemusnahan jutaan batang rokok ilegal sitaan.
Legislator Golkar itu mengunjungi Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk melihat 30 juta batang rokok sitaan Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I, Kamis (2/8) lalu. Selanjutnya Misbakun melihat jutaan batang rokok hasil penindaan Kanwil Bea Cukai Jatim II di Malang, Jumat (3/8).
Misbakhun menyebut langkah tegas DJBC itu patut diacungi jempol karena berhasil menyita rokok ilegal tanpa cukai atau bermerek palsu, bukan hanya rokok ilegal tetapi DJBC juga berhasil menyita barang lain seperti obat-obatan tak berizin, sex toys dan minuman beralkohol (minol).
"Upaya serius ini perlu diberikan dukungan dan penurunan peredaran rokok ilegal sebesar lima persen perlu diapresiasi," ucap Misbakhun, Sabtu (4/8).
Bahkan, kata Misbakhun, Kanwil Bea Cukai Jatim II menyita sebuah mesin rokok buatan Tiongkok yang tidak memiliki izin.
Mesin yang disita itu berasal dari pabrik rokok yang hanya memiliki izin cukai sigaret kretek tangn (SKT). Namun, pabrik tersebut justru menggunakannya untuk membuat sigaret kretek mesin (SKM). "Padahal tarifnya berbeda. harga mesinnya sekitar Rp 1 miliar dan saat disita bulan puasa lalu sedang dipakai produksi," ucap Misbakhun.
Misbakhun menambahkan, sejauh ini DJBC cukup aspiratif dalam menyerap keluhan pengusaha rokok terutama terkait Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 Tahun 2017 Tentang tarif Cukai Hasil Tembakau. Dia meyakini pendekatan yang dilakukan DJBC akan mampu mendongkrak penerimaan negara.
"Saya memberikan apresiasi yang tinggikepada Dirjen Bea Cukai beserta jajarannya yang mau mendengarkan semua keluh kesah para pengusaha rokok di tengah situasi ekonomi nasional yang memang perlu kerja keras dan sinergi dari pemerintah sebagai eksekutif, lembaga DPR sebagai legislatif dan pengusaha dari pihak swasta," katanya.
Artikel ini bersumber dari Akurat.co

0 komentar :
Posting Komentar